Jakarta, indoindikator.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa tantangan terbesar seorang pemimpin bukan hanya terletak pada kemampuan memenangkan kontestasi politik atau menguasai aspek teknokrasi pemerintahan, melainkan pada konsistensi menjaga nilai dan keberpihakan di tengah tekanan berbagai kepentingan.

Pernyataan itu disampaikan Bima dalam Seminar dan Bedah Buku Babad Alas yang digelar Universitas Paramadina di kampus Cipayung, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Di hadapan civitas akademika, mahasiswa, dan sejumlah tokoh, ia mengajak generasi muda memahami bahwa kepemimpinan sejati terbentuk melalui proses panjang pembentukan karakter, nilai, dan ideologi.

Menurut Bima, seorang pemimpin akan terus dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang tak selalu memiliki jawaban ideal. Dalam situasi demikian, ideologi dan nilai yang diyakini berfungsi sebagai kompas penentu arah kebijakan.

"Ketika seorang pemimpin menghadapi dilema rumit, yang akan menuntunnya bukan sekadar aturan atau hitungan politik, melainkan nilai, ideologi, dan keberpihakan yang telah tertanam sejak awal," ujar Bima.

Mantan Wali Kota Bogor dua periode itu menceritakan bahwa perjalanan hidupnya dari akademisi, konsultan, hingga terjun ke politik lahir dari keinginan memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat. Baginya, kenyamanan profesi bukan alasan untuk berhenti mengambil tanggung jawab yang lebih luas.

Ia mengaku keputusan meninggalkan dunia akademik dan konsultan politik untuk maju dalam pemilihan wali kota Bogor bukan pilihan mudah. Namun, dari langkah itu ia memahami bahwa kepemimpinan membutuhkan keberanian keluar dari zona nyaman dan kesiapan menghadapi risiko.

Setelah memimpin Kota Bogor, Bima merasakan bahwa tantangan sesungguhnya bukan memenangkan pemilihan, melainkan mengelola birokrasi, menyatukan berbagai kepentingan, dan mengambil keputusan yang terkadang tidak populer. Dalam proses tersebut, ia menggunakan filosofi Babad Alas sebagai pendekatan kepemimpinan, yang mengajarkan bahwa pemimpin harus mampu membuka jalan perubahan tanpa menciptakan konflik yang tidak perlu serta merangkul berbagai pihak demi tujuan bersama.

Bima mencontohkan sejumlah kebijakan yang pernah diambil di Kota Bogor, seperti penertiban praktik perizinan yang mencatut nama kepala daerah, penguatan penggunaan produk lokal, hingga penyelesaian persoalan sosial dan keberagaman melalui dialog berkelanjutan. Menurutnya, seluruh kebijakan itu berangkat dari nilai dan keyakinan yang dibangun sejak lama melalui pendidikan keluarga, pengalaman akademik, maupun lingkungan intelektual.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya proyek fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan optimisme dan harapan bagi masyarakat.

"Pemimpin sejatinya adalah penjual harapan. Masyarakat harus merasakan bahwa masa depan daerahnya lebih baik dibanding hari ini," katanya.

Karena itu, berbagai program penataan ruang publik, pembangunan jalur pejalan kaki, revitalisasi kawasan kota, hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup, menurutnya bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya membangun kepercayaan dan harapan warga terhadap pemerintah.

Di akhir paparannya, Bima mengingatkan bahwa kedekatan pemimpin dengan rakyat tetap menjadi modal utama dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Pemimpin harus hadir tidak hanya saat perayaan dan keberhasilan, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

"Datanglah ketika rakyat sedang berduka maupun bersuka cita. Kehadiran pemimpin di tengah masyarakat akan selalu diingat lebih lama daripada sekadar pidato dan janji politik," tegasnya.

Bagi Bima Arya, kepemimpinan yang kuat tidak lahir dari kekuasaan semata, melainkan dari kemampuan menjaga nilai, merawat harapan, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat di tengah dinamika politik dan pemerintahan.