MALANG, indoindikator.com -- Fenomena ketidakharmonisan kepala daerah Jawa Timur mulai menguat kurang dari setahun setelah pelantikan hasil Pilkada 2024. Sejumlah pasangan bupati–wakil bupati hingga wali kota–wakil wali kota menunjukkan konflik terbuka yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri langsung merespons situasi ini dengan menurunkan tim untuk menelusuri akar persoalan di berbagai daerah.
Kondisi tersebut menandakan rapuhnya koordinasi dalam kepemimpinan dwitunggal. Ketika komunikasi melemah, kebijakan strategis ikut tersendat dan pelayanan publik berisiko terganggu.
Sidoarjo: Konflik Terbuka dan Polarisasi Tajam
Di Kabupaten Sidoarjo, konflik antara Subandi dan Mimik Idayana memicu sorotan luas.
Masalah bermula saat pemerintah daerah melakukan mutasi 61 ASN pada September 2025. Wakil bupati memilih tidak hadir, lalu menyampaikan kekecewaan karena tidak ikut membahas daftar pejabat.
Mimik menilai proses tersebut hanya menempatkannya sebagai formalitas.
“Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar,” tegasnya.
Di sisi lain, bupati menilai mutasi tersebut sebagai langkah birokrasi yang wajar. Namun, perbedaan sikap ini memperlebar jarak komunikasi.
Situasi semakin memanas ketika masyarakat menyebut dua kubu tersebut sebagai “Korsel dan Korut”, yang menggambarkan polarisasi ekstrem di internal pemerintahan.
Jember: Konflik Naik ke Level Hukum
Di Kabupaten Jember, konflik berubah menjadi persoalan hukum.
Djoko Susanto melaporkan Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Djoko mengajukan enam dugaan pelanggaran, termasuk kebijakan TP3D yang ia nilai tidak efisien. Selain itu, ia mengaku tidak pernah terlibat dalam agenda resmi selama berbulan-bulan.
KPK membenarkan laporan tersebut dan menyatakan siap melakukan pengawasan. Sementara itu, bupati memilih tidak memberikan respons tegas.
Perbedaan sikap ini menunjukkan jarak komunikasi yang semakin lebar di tingkat pimpinan daerah.
Tulungagung: Konflik Meledak di Media Sosial
Di Kabupaten Tulungagung, konflik muncul melalui media sosial.
Ahmad Baharudin mengunggah video yang menyatakan dirinya tidak pernah terlibat dalam perencanaan anggaran, manajemen ASN, maupun pengisian jabatan.
Ia menilai kondisi tersebut melanggar etika kepemimpinan.
“Yang saya sampaikan ini adalah real, bukan opini,” ujarnya.