KABUPATEN MALANG, indoindikator.com – M. Zuhdy Achmadi melontarkan kritik keras terhadap ujikom di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Ia menilai kebijakan tersebut berlebihan dan berpotensi menekan mental aparatur sipil negara (ASN).
Zuhdy, yang akrab disapa Didik, juga menyoroti frekuensi ujikom yang berlangsung berulang sebelum mutasi jabatan. Menurutnya, pola ini tidak sehat bagi birokrasi.
Ujikom Berulang Dinilai Tidak Proporsional
Selain itu, Didik menilai pemerintah daerah terlalu sering menggelar ujikom dengan metode yang sama. Ia melihat kondisi ini justru memicu tekanan psikologis di kalangan pejabat.
“Kalau dilakukan berkali-kali dengan metode yang sama, ini berlebihan. Apalagi sampai memunculkan keluhan soal tekanan mental,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Karena itu, ia menegaskan ujikom tetap penting, tetapi pemerintah harus menjaga keseimbangan antara evaluasi dan kondisi mental pejabat.
Didik Soroti Potensi Alat Mutasi
Lebih lanjut, Didik menilai ujikom berpotensi bergeser dari tujuan awal. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan ujikom sebagai alasan untuk mutasi jabatan.
“Jangan sampai terkesan sebagai akal-akalan untuk menjatuhkan mental pejabat, lalu dijadikan alasan mutasi,” tegasnya.
Dengan demikian, ia meminta pemerintah menjaga objektivitas dalam setiap proses evaluasi.
Pengalaman Pejabat Senior Perlu Dihargai
Di samping itu, Didik menekankan pentingnya rekam jejak pejabat senior. Ia menyebut pengalaman panjang sebagai aset penting dalam birokrasi.
“Pengalaman mereka jangan diabaikan. Kalau tidak dihargai, ini bisa menurunkan motivasi,” ujarnya.
Bahkan, ia mengingatkan banyak pejabat yang mendekati masa purna tugas, sehingga pemerintah perlu memakai pendekatan yang lebih bijak.
Didik Kritik Peran Sekda
Tidak hanya itu, Didik juga menyoroti peran Sekretaris Daerah. Ia menilai pimpinan harus mengenal kualitas jajarannya tanpa bergantung pada ujikom berulang.
“Kalau masih perlu banyak ujikom untuk mengetahui kualitas, berarti pimpinan belum mengenal bawahannya,” katanya.
Keluhan ASN Muncul di Internal
Sementara itu, sejumlah kepala dinas di Pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan keluhan terkait ujikom. Mereka mengaku merasakan tekanan mental selama proses berlangsung.
Akibatnya, kondisi ini memicu perdebatan di internal birokrasi.
