Kota Malang, indoindikator.com- Praktik wisuda bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Malang kembali menuai polemik. Kali ini, sorotan tajam datang dari DPRD Kota Malang yang menemukan indikasi pungutan liar berkedok kegiatan seremonial, bahkan dugaan intimidasi terhadap wali murid yang enggan membayar.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Hardiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas menyusul maraknya laporan dari masyarakat. Ia menilai, pelaksanaan wisuda yang seharusnya bersifat sukarela kini berubah menjadi kewajiban yang membebankan.
"Kami menemukan fakta di lapangan, wisuda ini seolah-olah wajib. Ketika ada siswa yang tidak ikut, anaknya dipanggil, orang tuanya dipanggil. Ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan," ujar Eko di hadapan awak media, Jumat (22/5).
Lebih lanjut, politisi senior PDI Perjuangan itu menyebut bahwa narasi yang disampaikan kepada siswa kerap kali bersifat menekan. Contohnya, siswa yang memilih tidak ikut wisuda kerap ditanya, "Apakah kamu tidak ingin sekolahmu maju?" atau "Tidak ingin meninggalkan kesan baik saat lulus?".
"Kalimat-kalimat semacam itu bisa membuat anak tertekan dan kehilangan rasa percaya diri. Padahal, ujung-ujungnya tetap soal uang," tegas Eko.
Wisuda Mewah di Hotel Dinilai Tak Urgen
Selain soal tekanan, Eko juga mengkritisi gaya pelaksanaan wisuda yang cenderung mewah dengan menggelar acara di hotel-hotel berbintang. Menurutnya, acara wisuda untuk jenjang SD dan SMP tidak memiliki urgensi akademik seperti halnya di perguruan tinggi.
"Wisuda itu identik dengan capaian kompetensi baru. Untuk SD dan SMP, sebenarnya tidak ada urgensi semacam itu. Perpisahan sederhana di sekolah sudah lebih dari cukup," katanya.
Eko mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah tidak mudah. Setelah seorang anak lulus, orang tua masih harus menghadapi kebutuhan besar lainnya, seperti pembelian seragam baru, sepatu, buku, hingga biaya masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
"Jangan sampai orang tua dibebani lagi hanya demi euforia wisuda yang manfaatnya kecil. Lebih baik anggaran itu dialokasikan untuk kebutuhan sekolah anak ke depannya," imbuhnya.
DPRD Panggil Dispendik, Soroti Peran Komite Sekolah
Menindaklanjuti temuan ini, Komisi D DPRD Kota Malang memastikan akan segera memanggil Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Malang. Langkah koordinasi ini diambil agar praktik pungutan berkedok wisuda dapat segera dihentikan.
"Kami akan panggil Dinas Pendidikan dan melakukan koordinasi, supaya jangan sampai ada lagi tarikan biaya wisuda yang memberatkan wali murid," tegas Eko.
Tak hanya itu, peran komite sekolah juga menjadi sorotan. Eko menilai komite sekolah kerap menjadi pihak paling agresif dalam mendorong terselenggaranya wisuda mewah, padahal seharusnya mereka berperan membantu mencari solusi bagi wali murid.
"Kadang yang paling semangat justru komite sekolah. Ini akan kami bahas. Jangan sampai komite malah menjadi pihak yang 'memasakkan' acara wisuda hingga memberatkan," ujarnya.
Eko berharap ke depan sekolah-sekolah di Kota Malang dapat kembali mengedepankan kegiatan perpisahan yang sederhana, edukatif, dan tidak memaksakan beban biaya kepada siswa maupun orang tua.
"Kalau hanya untuk syukuran dan perpisahan, sederhana saja sudah cukup. Yang terpenting adalah maknanya, bukan kemewahannya," pungkasnya.
-
Usulan Konkret: Larangan Wisuda Berbayar di Hotel
Di sisi lain, kritik senada datang dari Haveri SE, yang menjabat sebagai Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPD Kota Malang. Ia menekankan bahwa kelulusan siswa SD, SMP, hingga SMA bukanlah akhir dari kebutuhan studi. Justru, setelah lulus, keluarga dihadapkan pada berbagai kebutuhan biaya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.
"Daripada anggaran dihamburkan untuk acara seremonial yang tidak punya urgensi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, lebih baik difokuskan untuk persiapan kebutuhan pendidikan di jenjang selanjutnya," ujar Haveri.
Ia mengusulkan secara konkret agar Wali Kota Malang mengeluarkan larangan tegas terhadap sekolah yang menyelenggarakan wisuda secara berbayar di hotel-hotel. Sebagai gantinya, ia meminta agar sekolah diinstruksikan untuk menggelar perpisahan secara sederhana di lingkungan sekolah masing-masing.
"Pemerintah kota harus berani memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar. Cukup perpisahan di sekolah saja, sederhana, tanpa membebani orang tua," tandasnya.