Kabupaten Malang, indoindikator.com– Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik yang humanis, transparan, dan akuntabel, Polres Malang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang bertempat di Aula Polres Malang, Senin (18/5/2026). Kegiatan yang mengusung tema "Polri untuk Masyarakat" ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat yang berasal dari 30 Polsek jajaran Polres Malang. Forum ini diselenggarakan sebagai wujud nyata keterbukaan informasi serta bentuk evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan di lingkungan kepolisian.
Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa FKP merupakan amanat dari Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 16 Tahun 2017. Forum ini berfungsi sebagai wadah dialog dan partisipasi antara penyelenggara layanan dengan pengguna layanan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan publik. "Ini adalah bentuk komitmen Polres Malang untuk terus berbenah. Kami ingin memastikan pelayanan publik yang kami lakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta bebas dari praktik diskriminasi dan korupsi," tegas AKBP Taat di hadapan para peserta.
Dalam forum tersebut, dipaparkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (LPP-UMM). Hasil survei menunjukkan bahwa pelayanan publik di Polres Malang mendapatkan nilai sangat baik dengan skor 96,98. Beberapa unit unggulan antara lain pelayanan penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) yang meraih skor tertinggi 97,03, disusul oleh layanan SP2HP Satresnarkoba dengan nilai 97, SP2HP Satreskrim 96,97, dan layanan SPKT 96,94.
-
Perkuat Sinergi dengan Masyarakat untuk Cegah Kejahatan
Mengarah pada peningkatan pelayanan dalam tiap satuan, Polres Malang tidak hanya berfokus pada internal institusi, namun juga melibatkan partisipasi publik secara langsung. AKBP Taat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan menjadi mitra kepolisian di tingkat akar rumput.
Salah satu tindak lanjut konkret yang disepakati dalam forum ini adalah rencana sosialisasi masif ke berbagai komunitas untuk membentuk "Mitra Polisi" (Polisi Mitra Masyarakat). Program ini merupakan strategi preventif untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tiap-tiap wilayah. Melalui pendekatan dialogis dan kemitraan, Polres Malang berupaya untuk memperpendek jarak komunikasi dengan warga sekaligus meningkatkan efektivitas pencegahan tindak kejahatan.
Kesetaraan Pelayanan: Dukungan Pembuatan SIM bagi Disabilitas Tunarungu
Inovasi lain yang menjadi salah satu poin penting dari hasil FKP ini adalah penguatan pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Forum konsultasi tersebut menghasilkan rekomendasi agar Satuan Lalu Lintas Polres Malang segera merealisasikan perlakuan khusus dan standar operasional untuk memudahkan proses penerbitan SIM bagi kelompok disabilitas, khususnya penyandang tunarungu.
Merespon aspirasi publik, Polres Malang berjanji akan mengakselerasi program peningkatan kapasitas petugas, termasuk mengadakan pelatihan bahasa isyarat dasar bagi personel pelayanan SIM. "Pelayanan tidak boleh berat sebelah. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kemudahan akses transportasi yang legal dan aman. Kami akan mengawal agar regulasi teknis penerbitan SIM bagi tunarungu bisa segera diterapkan di Kabupaten Malang," ujar pejabat Satlantas setempat.
Dengan adanya forum konsultasi ini, Polres Malang secara resmi menegaskan peningkatan kualitas pelayanan dari seluruh satuan fungsi, mengaktifkan program pencegahan kejahatan berbasis komunitas, serta berkomitmen penuh untuk mewujudkan keadilan bagi disabilitas tunarungu dalam kepemilikan SIM. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif yang berlangsung hangat dan penuh dengan berbagai masukan konstruktif untuk kemajuan pelayanan Polres Malang ke depan.