JAKARTA, indoindikator.com -- Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk merealisasikan hasil kajian kawasan transmigrasi sebagai dasar pembangunan nasional. Pemerintah menerima 400 riset strategis dari Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2025 yang melibatkan ribuan akademisi lintas perguruan tinggi.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan langsung arah kebijakan tersebut saat rapat pleno reviu laporan TEP 2025 di Jakarta, 27 April 2026.
Selain itu, Viva Yoga menilai kontribusi civitas akademika dalam program tersebut membuka peluang baru bagi pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia.
400 Kajian Jadi Fondasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Program TEP 2025 melibatkan sekitar 2.000 peneliti dari berbagai perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Para peneliti tersebut melakukan pengabdian di 154 kawasan transmigrasi selama lima bulan. Dari proses itu, tim menghasilkan 400 kajian yang memetakan potensi sumber daya alam serta penguatan kelembagaan ekonomi di daerah.
“Kajian yang Kita terima bukan hanya sebatas dokumen atau laporan namun temuan yang strategis yang selanjutnya akan kita eksplorasi lewat pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar Viva Yoga.
Ia menilai kualitas riset tersebut tinggi karena melibatkan akademisi dari berbagai latar belakang keilmuan. Oleh karena itu, hasil kajian mampu membantu pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis data.
TEP 2026 Diperluas, Libatkan Lebih Banyak Peneliti
Pemerintah tidak berhenti pada capaian tahun sebelumnya. Viva Yoga memastikan program TEP berlanjut pada 2026 dengan skala yang lebih luas.
Kementrans akan melibatkan tambahan perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin.
“TEP 2026 akan melibatkan 1000 peneliti yang akan kita sebar di 200 titik,” ungkapnya.
Melalui perluasan ini, pemerintah ingin memastikan hasil riset sebelumnya dapat ditindaklanjuti secara konkret di lapangan. Dengan demikian, pembangunan kawasan transmigrasi tidak berhenti pada kajian, tetapi berlanjut pada implementasi.
Kolaborasi Jadi Kunci Pengembangan Kawasan
Viva Yoga menegaskan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola wilayah yang luas dan kompleks.
Kementrans menjalin sinergi dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Kehutanan.
Selain itu, pemerintah juga melibatkan lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional dan sektor swasta.
“Dengan sinergi antar kementerian dan lembaga negara termasuk pihak swasta, pembangunan yang dilakukan menjadi lebih efektif, efisien, dan hemat anggaran,” jelasnya.