JAKARTA, indoindikator.com -- Greenpress Indonesia mendesak Menteri Lingkungan Hidup baru untuk menangani krisis lingkungan Indonesia secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada persoalan sampah.
Organisasi tersebut menyampaikan pernyataan resmi setelah Jumhur Hidayat menerima pelantikan sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Prabowo Subianto pada 28 April 2026.
Selain itu, Greenpress menilai pergantian kepemimpinan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat arah kebijakan lingkungan di tengah tekanan krisis ekologis yang semakin kompleks.
Greenpress Soroti Krisis Lingkungan yang Makin Luas
Greenpress menegaskan bahwa krisis lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga memicu peningkatan bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Data kebencanaan menunjukkan tren peningkatan kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut memperlihatkan keterkaitan erat antara kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.
Selain itu, Greenpress melihat perkembangan tersebut sebagai pergeseran krisis lingkungan menjadi krisis kemanusiaan.
Sekjen Greenpress: Jangan Hanya Fokus Sampah
Sekretaris Jenderal Greenpress Indonesia, Marwan Aziz, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam menangani isu lingkungan.
“Kami berharap Menteri Lingkungan Hidup yang baru tidak hanya fokus pada isu persampahan seperti selama ini menjadi perhatian utama. Bahkan kami mendapat informasi, sebagian besar tim di KLH lebih banyak diarahkan untuk menangani sampah. Dengan latar belakang beliau sebagai aktivis, kami berharap Jumhur Hidayat mampu melihat persoalan lingkungan secara utuh dan menyeluruh,” ujarnya.
Marwan menilai kebijakan yang terlalu sempit berpotensi mengabaikan persoalan besar lain dalam sektor lingkungan.
Lingkungan Bukan Sekadar Sampah, Tapi Masa Depan Ekosistem
Marwan menjelaskan bahwa isu lingkungan mencakup berbagai sektor yang saling berkaitan, mulai dari krisis iklim hingga kerusakan ekosistem.
“Lingkungan bukan hanya soal sampah. Ini tentang masa depan ekosistem kita—hutan, laut, udara, dan kehidupan manusia di dalamnya. Kebijakan ke depan harus terintegrasi dan tidak sektoral. Apalagi saat ini Indonesia, termasuk Jakarta, tengah menghadapi dampak krisis iklim yang semakin nyata, seperti suhu panas ekstrem hingga peningkatan risiko bencana hidrometeorologi,” tegasnya.
Selain itu, Greenpress mendorong pemerintah menyusun kebijakan lintas sektor agar mampu menjawab kompleksitas persoalan lingkungan.
Kepemimpinan Baru Diminta Hadirkan Kebijakan Transformatif
Greenpress menilai kepemimpinan baru di Kementerian Lingkungan Hidup harus menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola lingkungan.
Organisasi tersebut mendorong kebijakan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.
“Dengan tantangan global seperti perubahan iklim dan tekanan pembangunan nasional, kepemimpinan baru ini dituntut menghadirkan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga transformatif—mampu menekan risiko bencana sekaligus memulihkan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh,” tutup Marwan.