Jakarta, indoindikator.com – Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-62, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan (Kemenimipas) secara resmi mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Senin, 27 April. Kesepakatan ini bersifat strategis dan bertujuan memberdayakan, membina, serta memperkuat ekonomi warga binaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) melalui pendekatan koperasi.
Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di Auditorium Prof. Dr. H. Muladi, S.H., kampus Poltek IMIPAS Tangerang. Dalam kesepakatan tersebut, koperasi berperan sebagai sarana utama agar warga binaan tidak sekadar menjadi objek pembinaan, melainkan juga sebagai subjek yang aktif dalam pembangunan ekonomi nasional.
Farida Farichah menyatakan bahwa Kemenkop akan memberikan pendampingan intensif, meliputi pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan. Dengan demikian, mereka memiliki keterampilan yang sesuai ketika kembali ke masyarakat. Selain itu, Kemenkop juga berkomitmen memperluas akses pasar bagi hasil karya warga binaan, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun kerajinan tangan. Produk-produk tersebut akan difasilitasi untuk masuk ke jaringan distribusi yang lebih luas, termasuk melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dukungan lain mencakup akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Kemenkop siap menyalurkan pinjaman dengan bunga ringan kepada koperasi di lingkungan lapas guna menambah kapasitas usaha. Penguatan kelembagaan pun dilakukan dengan mendorong pembentukan koperasi primer di berbagai wilayah pemasyarakatan untuk memperkuat jaringan Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo).
-
Menteri Agus Andrianto menyambut baik kolaborasi ini sebagai wujud transformasi lapas menjadi pusat bisnis yang mandiri. Menurutnya, lapas harus mampu memberdayakan warga binaan sehingga memberi dampak ekonomi nyata. Senada dengan itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menambahkan bahwa penguatan ini telah dimulai melalui Inkopasindo dengan dukungan dana awal sekitar Rp4,3 miliar sebagai modal kemandirian pemasyarakatan.