Klarifikasi BGN soal 19.000 sapi untuk MBG muncul pada April 2026 untuk meluruskan pernyataan lama yang sempat viral sejak akhir 2025. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa angka tersebut hanya simulasi, bukan kebutuhan riil program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan Picu Persepsi Publik
Pada Desember 2025, Dadan Hindayana menyampaikan laporan dalam rapat kabinet di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Saat itu, ia menjelaskan skenario kebutuhan satu dapur SPPG yang bisa mencapai satu ekor sapi jika memasak daging sapi.
Selanjutnya, ia menyebut jumlah dapur yang mencapai sekitar 19.000 unit. Pernyataan itu kemudian berkembang di publik seolah-olah program MBG membutuhkan 19.000 ekor sapi setiap hari.
Akibatnya, publik mempertanyakan kesiapan logistik nasional. Bahkan, sebagian masyarakat mulai membandingkan pernyataan tersebut dengan kondisi menu di lapangan yang tidak selalu menyediakan daging sapi.
BGN Tegaskan Itu Hanya Simulasi
Memasuki April 2026, Dadan akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Ia menekankan bahwa angka 19.000 sapi hanya berlaku dalam kondisi hipotetis.
“Ini hanya pengandaian,” ujarnya kepada media, Kamis (23/4/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perhitungan tersebut hanya terjadi jika seluruh dapur SPPG memasak daging sapi secara bersamaan. Dalam praktiknya, kondisi itu tidak pernah terjadi.
Selain itu, ia menyebut satu dapur membutuhkan sekitar 350–382 kilogram daging dalam sekali masak. Jumlah itu setara satu ekor sapi, namun hanya berlaku pada hari tertentu.
Dengan demikian, kebutuhan sapi tidak bersifat harian dan tidak berlaku nasional secara serentak.
Menu Tidak Pernah Diseragamkan
Di sisi lain, BGN sejak awal menerapkan variasi menu berbasis daerah. Setiap wilayah menentukan menu sesuai potensi pangan lokal dan kebiasaan konsumsi masyarakat.
Karena itu, dapur SPPG tidak memasak menu yang sama setiap hari. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan.
Sebagai ilustrasi, program MBG pernah menyajikan telur secara serentak pada 17 Oktober. Saat itu, kebutuhan mencapai sekitar 36 juta butir.
Akibatnya, harga telur sempat naik sekitar Rp3.000. Oleh sebab itu, BGN menghindari pola menu seragam nasional.
Pernyataan Lama vs Realitas Lapangan
Perbedaan waktu antara pernyataan awal dan klarifikasi memicu kesalahpahaman. Selama jeda tersebut, berbagai kejadian di lapangan ikut memperkuat persepsi publik.
Misalnya, protes muncul di Karawang karena porsi daging dinilai minim. Selain itu, laporan dari Lampung Barat menyebut daging masih alot.