JAKARTA, indoindikator.com – Percepatan perkeretaapian luar Jawa menjadi strategi utama pemerintah untuk menekan biaya logistik dan mengurangi ketimpangan wilayah. Percepatan perkeretaapian luar Jawa kini masuk dalam agenda prioritas nasional yang langsung mendapat arahan dari Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah mendorong pembangunan jaringan kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi secara terintegrasi.
Ia menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4/2026). Menurutnya, pengembangan ini menjadi mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional.
“Ini visi besar Presiden. Kita ingin wilayah luar Jawa tidak tertinggal. Kita bangun jaringan kereta api agar biaya logistik turun dan daya saing meningkat,” ujar AHY.
Ketimpangan Infrastruktur Jadi Sorotan
AHY mengakui Indonesia masih menghadapi ketimpangan besar dalam sektor transportasi berbasis rel. Ia menilai kondisi ini harus segera diperbaiki melalui langkah konkret dan kolaboratif.
“Kita melihat jaringan kereta api masih terbatas. Kondisi ini harus memicu kita untuk bergerak lebih cepat dan terarah,” katanya.
Saat ini, kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional masih rendah. Angkutan penumpang baru mencapai sekitar 4 persen, sedangkan logistik hanya sekitar 1 persen.
Padahal, kereta api memiliki keunggulan signifikan. Moda ini mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya lebih efisien. Selain itu, kereta api menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibanding transportasi lain.
“Kereta api sangat efisien dan ramah lingkungan. Emisinya bahkan kurang dari 1 persen. Ini penting untuk target net zero emission,” tegasnya.
Strategi Berbeda di Tiap Pulau
Pemerintah merancang pendekatan berbeda untuk setiap wilayah. AHY menjelaskan Sumatra membutuhkan penguatan jaringan yang sudah ada sekaligus perluasan jalur baru.
Di Kalimantan, pemerintah harus membangun jaringan dari nol. Kondisi ini justru membuka peluang untuk merancang sistem yang lebih modern sejak awal.
“Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api. Ini peluang besar untuk membangun sistem yang optimal sejak awal,” ujarnya.
Sementara itu, Sulawesi membutuhkan integrasi antara jalur kereta dan kawasan industri. Pemerintah ingin memastikan jaringan rel mendukung distribusi komoditas unggulan.
Kebutuhan Investasi dan Skema Pembiayaan
Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga tahun 2045. Dana ini akan digunakan untuk membangun sekitar 14.000 kilometer jalur baru serta mengaktifkan kembali jalur lama.
AHY menegaskan pemerintah tidak akan bergantung sepenuhnya pada APBN. Ia mendorong penggunaan skema pembiayaan kreatif dan kolaborasi dengan sektor swasta.