Ajeng Astuti mengungkapkan rasa harunya.
“Ini seperti mimpi. Kami berjuang selama 22 tahun untuk mendapatkan perlindungan,” katanya.
Yuni Sri menceritakan pengalaman diskriminasi yang ia alami. Ia tidak boleh duduk di kursi umum saat mendampingi anak majikan. Ia juga hanya boleh menggunakan lift barang di apartemen.
Sementara itu, Jumiyem dari Yogyakarta menegaskan bahwa pengesahan ini mengangkat martabat PRT.
“Kami sekarang diakui sebagai pekerja dan manusia bermartabat,” ujarnya.
Perjuangan Panjang dan Tahap Selanjutnya
RUU ini sudah masuk Prolegnas sejak 2004. Namun DPR berulang kali menunda pembahasan. Banyak pihak bahkan menyebutnya sebagai RUU yang paling sering terabaikan.
Presiden Prabowo Subianto sempat menjanjikan pengesahan pada 2025. Namun proses baru selesai satu tahun kemudian.
Gerakan masyarakat sipil terus mendorong percepatan. Ribuan PRT, aktivis, dan organisasi menggalang dukungan publik secara konsisten.
Kini DPR dan pemerintah memasuki tahap berikutnya. Mereka harus menyusun aturan turunan dalam waktu maksimal satu tahun. Koalisi sipil mengajak publik untuk mengawal implementasi agar kebijakan ini benar-benar berjalan efektif.