JAKARTA, indoindikator.com – Wacana vakumkan KPK mencuat dalam diskusi publik yang membahas arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejumlah narasumber menilai kinerja lembaga antirasuah itu menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Pengamat intelijen dan militer, Sri Radjasa Chandra, mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan sementara penanganan perkara baru.
Ia menyampaikan usulan tersebut dalam Diskusi Media yang digelar Forum Jurnalis Merdeka bersama MediaTrust di Wilasa Modern Resto & Barber, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
“Vakumkan saja KPK. Selesaikan perkara yang masih berjalan, tetapi jangan menangani kasus baru,” ujar Sri.
Kritik Arah Kinerja KPK
Dalam forum bertajuk “KPK Dilemahkan: Siapa Diuntungkan, Siapa Dikorbankan?”, Sri menilai KPK kehilangan arah dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi.
Ia menyoroti pola penindakan yang tidak konsisten. Menurutnya, KPK terlihat aktif menangani perkara yang melibatkan jaksa dan hakim, tetapi tidak menunjukkan keberanian yang sama terhadap aparat lain.
“Ini menjadi tanda tanya besar. Saya melihat KPK hanya ‘katanya’ pemberantasan korupsi,” katanya.
Dampak Revisi UU KPK
Sri mengaitkan kondisi tersebut dengan revisi Undang-Undang KPK pada 2019 di era Joko Widodo.
Ia menilai revisi itu mengurangi independensi lembaga dan mengubah arah penanganan perkara.
Menurutnya, perubahan tersebut tampak dari munculnya kebijakan penghentian penyidikan (SP3), yang sebelumnya tidak dikenal dalam praktik KPK.
“Perubahan ini berdampak pada ekosistem pemberantasan korupsi dan menurunkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Sorotan dari Perspektif Ekonomi
Ekonom Anthony Budiawan menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai perubahan arah KPK ikut memengaruhi iklim investasi.
Anthony menyebut pelaku usaha kini menghadapi ketidakpastian hukum. Kondisi ini muncul karena kekhawatiran terhadap potensi kriminalisasi.