Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh proses penegakan hukum yang tengah berjalan, sekaligus menjunjung tinggi prinsip transparansi di lingkungan Kementerian PU.
Pernyataan ini disampaikan menyusul penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta di sejumlah area strategis Kantor Kementerian PU, termasuk Gedung Utama, Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan audit proyek tahun anggaran 2023–2024, yang berlangsung sebelum Dody Hanggodo menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum.
Menyikapi hal tersebut, Dody menegaskan bahwa dirinya menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, serta memastikan bahwa Kementerian PU di bawah kepemimpinannya bersikap terbuka dan kooperatif.
“Saya laporkan kepada Bapak Presiden. Saya izin kasih akses masuk ke ruangan mana pun, supaya tidak ada kesan ditutupi,” ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).
Sebagai bentuk komitmen transparansi, Menteri Dody memberikan akses penuh kepada penyidik untuk memasuki seluruh ruangan tanpa pengecualian, termasuk area teknis hingga ruang pejabat tinggi. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada hambatan dalam proses penyelidikan.
Dody juga menegaskan bahwa dirinya tidak mencampuri substansi perkara yang sedang ditangani, termasuk tidak mencari informasi detail terkait kasus tersebut, sebagai bentuk penghormatan terhadap independensi proses hukum.
Di tengah proses hukum yang berjalan, Menteri Dody tetap memastikan bahwa agenda pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di Jawa Timur, terus berjalan tanpa gangguan. Hingga April 2026, Kementerian PU aktif melakukan peninjauan dan percepatan sejumlah proyek strategis. Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Pasuruan, dengan target penyelesaian pada Juni 2026 untuk mendukung tahun ajaran baru. Progres di Surabaya (Kedung Cowek) tercatat mencapai sekitar 45 persen dan dinilai on track, sementara di daerah lain dilakukan evaluasi dan percepatan, termasuk penegasan terhadap proyek yang mengalami keterlambatan.
Selain itu, Kementerian PU juga memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional dan jembatan guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik, dengan tingkat kemantapan jalan ditargetkan di atas 80 persen. Upaya penguatan kualitas infrastruktur juga dilakukan melalui pendampingan teknis, termasuk evaluasi keamanan struktur bangunan pasca insiden di Sidoarjo.
Langkah-langkah ini menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Dody Hanggodo, Kementerian PU tidak hanya mendukung penuh penegakan hukum secara terbuka, tetapi juga tetap fokus menjalankan mandat pembangunan secara profesional dan akuntabel.
Dalam kesempatan sebelumnya, Minggu (29 Juni 2025), Dody turut mengutip arahan Presiden terkait pentingnya integritas dalam pemerintahan. “Segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu. Semua penyelewengan wajib berhenti atau yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Dody.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa Kementerian PU berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan internal serta mendukung langkah-langkah penegakan hukum, tanpa pandang bulu, termasuk terhadap hal-hal yang terjadi sebelum masa kepemimpinannya.
Langkah terbuka yang diambil Menteri Dody mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.