Jakarta, Indoindikator.com – Analisis Bapemnus, kontroversi seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas. Barisan Pergerakan Masyarakat Nusantara (Bapemnus) secara resmi meminta pemerintah untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Desakan ini didasari oleh analisis mendalam terhadap dua indikator krusial: tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan belum siapnya infrastruktur pendukung yang berujung pada maraknya kasus keracunan.
Ketua Umum Bapemnus, Jansen Henry Kurniawan, dalam keterangan persnya pada Rabu (11/3/2026), mengakui bahwa program MBG memiliki niat baik untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa. Namun, ia menilai implementasi yang terburu-buru tanpa kesiapan kelembagaan yang matang justru dapat menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks.
"Program MBG merupakan gagasan yang memiliki niat baik. Namun dalam implementasinya, Bapemnus menilai program ini dilaksanakan secara terburu-buru, belum matang secara kelembagaan, dan berpotensi membebani kondisi ekonomi nasional yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural," ujar Jansen.
Beban Fiskal Negara Sangat Besar
Dari sisi fiskal, Bapemnus menyoroti lonjakan anggaran MBG yang sangat signifikan. Pada tahun 2025, anggaran awal program ini adalah Rp71 triliun . Memasuki tahun 2026, anggaran membengkak menjadi Rp335 triliun, dengan target penerima mencapai 82,9 juta jiwa . Realisasi hingga Februari 2026 telah mencapai Rp39 triliun, dengan rata-rata pengeluaran bulanan Rp19 triliun .
"Program MBG berpotensi menggeser prioritas belanja negara, berisiko mengurangi anggaran sektor lain yang juga vital, dan dapat memperlebar tekanan fiskal negara. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil, kebijakan fiskal seharusnya difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, dan penciptaan lapangan kerja," tegas Jansen.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings telah merevisi prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan salah satu pertimbangannya adalah beban program MBG terhadap APBN jangka panjang . Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, bahkan menilai anggaran Rp335 triliun sudah terlalu membebani kas negara dan perlu segera dipangkas .
Potensi Gangguan Stabilitas Ekonomi
Bapemnus juga menyoroti potensi dampak makroekonomi dari program yang terlalu ekspansif ini. Kebijakan fiskal ekspansif tanpa kesiapan sistem distribusi dan produksi pangan dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi pangan dan mengganggu stabilitas pasar.
Jika permintaan pangan meningkat secara tiba-tiba akibat program MBG, sementara rantai pasok belum siap, maka risiko kenaikan harga bahan pangan sangat terbuka. Kondisi ini dapat memaksa otoritas moneter untuk mengambil kebijakan pengetatan guna menekan inflasi, yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat, stabilitas pasar keuangan, serta sentimen investor terhadap perekonomian nasional .
Rentetan Kasus Keracunan di Lapangan
Indikator kedua yang menjadi perhatian Bapemnus adalah buruknya implementasi di lapangan. Data menunjukkan ribuan kasus keracunan terjadi sejak program diluncurkan.
Sepanjang Januari 2026 saja, berdasarkan catatan BBC Indonesia, setidaknya 1.929 pelajar menjadi korban keracunan MBG dalam berbagai insiden yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat . Akumulasi korban keracunan MBG sejak 2025 hingga awal 2026 mencapai lebih dari 21.000 orang .
Salah satu insiden paling menonjol terjadi di SMAN 2 Kudus, Jawa Tengah. Sebanyak 118 siswa mengalami keracunan usai menyantap menu soto ayam suwir yang disediakan oleh SPPG setempat. Puluhan di antaranya harus menjalani rawat inap. Akibat kejadian ini, operasional SPPG Purwosari Kudus dihentikan sementara .
"Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa implementasi program ini belum memiliki sistem pengawasan dan manajemen yang matang. Tanpa kesiapan yang matang, program ini justru berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, pemborosan anggaran, dan ketidakefisienan birokrasi," tambah Jansen.
Empat Sikap Bapemnus
Menyikapi kondisi tersebut, Bapemnus menyatakan empat sikap tegas:
1. Mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program MBG secara nasional.
2. Mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek fiskal, kelembagaan, serta kesiapan distribusi dan pengawasan makanan.
3. Melakukan audit publik terhadap penggunaan anggaran program MBG agar tidak membuka ruang bagi penyimpangan dan korupsi.
4. Menuntut pemerintah menyiapkan sistem yang matang sebelum melanjutkan kembali program MBG secara nasional.
"Negara tidak boleh memaksakan program besar tanpa kesiapan yang memadai, karena pada akhirnya yang akan menanggung risiko adalah rakyat dan masa depan generasi bangsa," pungkas Jansen Henry Kurniawan.
Baca juga:
Api Perjuangan Ermanto Usman Tak Boleh Padam, GMNI JakTim Tuntut Transparansi Kasus JICT