Jalan Tengah: Menerjemahkan Janji Presiden ke dalam Kebijakan Kongkrit
Kasus Gowa ini menjadi ujian nyata bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Di satu sisi, ada tuntutan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan yang mungkin memerlukan lahan. Di sisi lain, ada komitmen publik untuk menjaga hutan dan lingkungan yang berkelanjutan.
Para ahli menyarankan beberapa langkah untuk menyelaraskannya:
1. Peninjauan Ulang Berbasis Kajian Ekologis Komprehensif: Kebijakan pelepasan hutan di daerah sensitif seperti hulu air perlu ditinjau ulang dengan melibatkan kajian hidrologis dan risiko bencana yang independen.
2. Memperkuat Pengawasan dan Sanksi: Komitmen hijau harus dibarengi dengan penguatan pengawasan di lapangan dan sanksi tegas bagi perusak hutan, termasuk bagi pemegang izin yang melanggar.
3. Mengalihkan Skema ke Rehabilitasi Lahan Kritis: Daripada melepas hutan yang masih baik, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan lahan-lahan kritis dan terdegradasi untuk pembangunan, sembari merehabilitasinya.
"Pidato Presiden tentang menanam pohon harusnya menjadi arahan untuk memperkaya kawasan hutan produksi, bukan melepasnya. Konsep pembangunan lestari harus benar-benar dijadikan panglima, bukan sekadar retorika," pungkas Dr. Hamsina.
Nasib 16 ribu hektare hutan Gowa dan keselamatan masyarakat hilir kini tergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan janji-janji hijau di tingkat pusat menjadi kebijakan yang konsisten dan berani di tingkat daerah. Jika tidak, bencana ekologis akan menjadi penerjemah yang paling pahit.
Red