Kota Malang, indoindikator.com- Polemik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat kembali memanas. Di satu sisi, jajaran pemerintahan dari Menteri hingga Kepala Dinas di Malang Raya berulang kali menegaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak tersentuh pemangkasan. Namun di lapangan, sebuah sekolah dasar swasta ternama di Kota Malang justru menaikkan biaya pendidikan hingga hampir 100 persen dengan mencantumkan alasan "efisiensi pendanaan pusat dan daerah" dalam surat edarannya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah berulang kali mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah adanya pemotongan dana BOS. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, secara tegas menyatakan bahwa meskipun anggaran kementeriannya dipangkas, dana BOS dipastikan utuh dan tidak dikurangi. Hal itu disampaikannya kepada tvonenews.com pada 9/2/2025.

“Beliau juga menegaskan program prioritas lainnya seperti renovasi 10.000 sekolah dan Program Indonesia Pintar (PIP) juga tidak terkena pemotongan,” demikian dikutip dari pernyataan resmi Kemendikdasmen. Bahkan dalam analisis anggaran pusat untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp59 triliun untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), sinyal kuat bahwa program ini tetap menjadi prioritas nasional.

Di tingkat daerah, pernyataan serupa disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana. Dalam pemberitaan inimalangraya.com pada 13/2/2025 Suwarjana mengatakan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi pos-pos prioritas. "Jadi, efisiensi anggaran itu insya Allah tidak akan mengurangi yang hal-hal prioritas. Rehabilitasi (gedung) sekolah, Bopda, lalu juga insentif guru, insya Allah tak akan berkurang," katanya.

Namun, jaminan berulang dari pemerintah pusat dan daerah tersebut seolah bertentangan 180 derajat dengan realita yang terjadi di salah satu institusi pendidikan di Kota Malang.

Tiba-tiba, Biaya Sekolah Melonjak hampir 100%

Sejumlah wali murid SD Muhammadiyah 9 yang berlokasi di Jalan R. Tumenggung Suryo No.5, Kota Malang, dikejutkan dengan rencana kenaikan biaya sekolah hingga hampir 100 persen pada tahun ajaran baru. Kenaikan drastis ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani kepala sekolah setempat.

Dalam edaran tersebut, pihak sekolah secara eksplisit menyebut bahwa penyesuaian kebijakan efisiensi pendanaan, baik dari pusat (BOSNAS) maupun daerah (dana hibah), menjadi dasar dilakukannya penataan pembiayaan secara optimal. Frasa tersebut secara gamblang diartikan wali murid bahwa alasan utama kenaikan biaya adalah karena adanya pemotongan atau efisiensi bantuan dari pemerintah.

"Kalau baca edarannya, jelas disebut karena efisiensi pendanaan pusat dan daerah. Artinya, kan, bantuan dari pemerintah dipotong, makanya sekolah membebankan ke wali murid," ujar seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.

Kesaksian Wali Murid: Bukan Kami Orang Kaya, Hanya Tak Lolos Zonasi

Langkah sekolah tersebut menuai protes keras dari para wali murid. Mereka yang diwawancarai awak media di sekitar lingkungan sekolah mengaku keberatan lantaran kondisi ekonomi yang sedang sulit.

"Saya sendiri menyekolahkan anak lebih dari satu di sini. Dengan kenaikan bahkan hampir sampai 100%, tentu sangat memberatkan. Jika ini karena pemotongan bantuan dana dari pemerintah, maka harapannya pemerintah mempertimbangkan untuk jangan sampai dipotong," keluh seorang ibu wali murid dengan nada tertekan.

Komentar lebih pedas datang dari wali murid lainnya. "Saya ini memasukkan anak ke sekolah ini karena tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri lantaran zonasi tidak masuk. Jadi jangan dikira saya kaya. Dengan kebijakan yang serta-merta naik begitu, ini sangat memberatkan dan mengganggu perencanaan belanja keluarga yang sudah pas-pasan," ujarnya.

Kesenjangan Narasi dan Fakta

Dengan adanya informasi ini, diharapkan SD Muhammadiyah 9 Malang akan memberikan tanggapan resmi terkait kontradiksi antara pernyataan pemerintah yang menjamin BOS utuh dengan alasan efisiensi yang mereka tuliskan dalam surat edaran.

Yang jelas, kasus ini membuka pertanyaan besar: Apakah efisiensi anggaran pemerintah benar-benar tidak menyentuh dana BOS seperti klaim para pejabat, atau justru dampaknya terasa di lapangan dengan membebani biaya pendidikan kepada wali murid? Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk menyelaraskan antara pernyataan dan realitas.

Baca juga :

Ratusan Ruang Kelas Rusak di Kabupaten Malang