BUPATI Sidoarjo Subandi meninjau situasi pasca musibah

Sidoarjo, indoindikator.com – Bupati Sidoarjo, Subandi, langsung bergerak cepat merespon insiden ledakan tabung besi di PT. Great Well Steel. Langkah nyata diwujudkan dengan kunjungan lapangan guna memastikan para pekerja yang menjadi korban mendapatkan penanganan terbaik.

Dalam kunjungannya ke pabrik yang berlokasi di Desa Janti, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Subandi menegaskan akan mengkaji ulang standar operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan tersebut. Sebab, insiden berawal saat seorang pekerja berusaha memotong sebuah tabung besi. Isi tabung tersebut hingga kini belum diketahui secara pasti.

"Yang terjadi bukan ledakan dari tabung itu sendiri, melainkan dampak dari serpihan besi yang terlempar cukup keras saat proses pemotongan berlangsung," terang Subandi di lokasi kejadian, Kamis (09/04/26).

Dampak Meluas: Pekerja Luka, Rumah Warga Rusak

Ledakan serpihan besi itu tidak hanya melukai sejumlah pekerja, tetapi juga merusak pemukiman warga di sekitar pabrik. Pendataan terbaru mencatat 11 unit rumah warga terdampak akibat terkena pecahan material besi yang melesat keluar.

"Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan semua korban, baik yang menderita luka-luka maupun warga yang rumahnya rusak, sudah mendapatkan pendampingan dan bantuan yang diperlukan," ungkap Subandi.

Perusahaan Bertanggung Jawab Penuh

Kabar baiknya, seluruh biaya perawatan medis para pekerja yang terluka serta biaya perbaikan rumah warga yang rusak akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan.

Memanfaatkan momentum ini, Subandi juga mengimbau seluruh pelaku usaha di Sidoarjo agar proaktif mendaftarkan karyawan mereka ke program BPJS Ketenagakerjaan. "Ini penting agar kesejahteraan tenaga kerja tetap terlindungi apabila terjadi musibah di kemudian hari," tegasnya.

Inspeksi Mendadak Menyusul

Sebagai langkah preventif, Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja berencana menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sidak ini bertujuan untuk mengecek kepatuhan perusahaan terhadap regulasi jaminan sosial tenaga kerja yang telah digariskan pemerintah.

"Jangan sampai ada perusahaan yang lalai memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi pekerjanya. Jika perusahaan tidak bertanggung jawab, maka karyawan yang paling dirugikan," tutup Subandi.