Yan Okfian, Sekjen Forum Kajian Hukum dan Sosial Untuk Bangsa FoKHuS UB

Opini - pemerintah dengan gagah melahirkan program yang konon katanya paling manusiawi: Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah program yang dirancang untuk memeluk erat anak-anak bangsa, ibu hamil, dan balita bahkan lansia, menjamin mereka tak lagi mengalami lapar dan kekurangan gizi. Tapi, setelah setahun lebih program ini berjalan, tabir kemuliaan mulai tersibak. Yang tampak di hadapan publik bukanlah wajah negara yang hadir sebagai pengasuh, melainkan rentetan masalah struktural yang mengerikan. Program ini, yang seharusnya menjadi oasis di tengah gurun kekurangan, perlahan berubah menjadi fatamorgana—indah dari jauh, namun begitu didekati, yang tersisa hanyalah kekecewaan dan amarah.

Ilegalitas Anggaran dan "Predatory Budgeting" yang Inkonstitusional

Kritik paling fundamental terhadap MBG tidak datang dari rasa tidak suka, melainkan dari akar hukumnya yang ternyata pincang. Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) bersama LBH Jakarta telah melayangkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa? Karena negara melakukan apa yang bisa disebut sebagai "pembajakan konstitusional". Program MBG dimasukkan secara paksa ke dalam komponen anggaran pendidikan, seolah-olah memberi makan anak sekolah adalah bentuk dari mencerdaskan kehidupan bangsa .

Ini adalah manipulasi angka yang licik. Anggaran pendidikan yang diamanatkan UUD 1945 sebesar 20 persen dari APBN, setelah dimasuki pos MBG yang menggerogoti Rp223 triliun, jadinya tinggal 14,2 persen. Uang yang seharusnya untuk merehabilitasi gedung sekolah yang roboh, menaikkan gaji guru honorer yang hanya menerima Rp400 ribu per bulan, atau membeli buku, malah dialirkan ke program yang belum jelas kerangka regulasinya. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebutnya sebagai kebijakan tanpa fondasi . Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyebutnya lebih keras lagi: predatory budgeting—praktek anggaran predator yang mengorbankan hak dasar rakyat demi proyek prestise yang belum teruji dampaknya .

Menjadi Barisan Garong Nasional (BGN) jika Potret Tata Kelola penuh kecurangan

Jika dahulu BGN adalah singkatan dari Badan Gizi Nasional, maka hari ini, di mata publik yang getir, akronim itu bisa layak berganti menjadi Barisan Garong Nasional, jika tata Kelola makan bergizi gratis dilakukan tanpa kontrol dan penuh kecurangan, dan pada akhirnya justru merugikan rakyat.

Sebutan ini mungkin terdengar kasar, namun jika kita menyelisik datanya, kekasaran itu adalah bentuk perlawanan atas akumulasi kemarahan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium bau busuk sejak dari hulu: adanya indikasi keterlibatan afiliasi politik dan tim sukses dalam pengelolaan dapur MBG di daerah . Lebih sistematis lagi, celah korupsi dibuka lebar melalui Surat Edaran PPATK yang mengecualikan 15 yayasan, termasuk yang berafiliasi dengan TNI dan Polri, dari pengawasan ketat transaksi keuangan . Di sinilah letak bahayanya. Uang pajak rakyat yang triliunannya dikucurkan, tiba-tiba masuk ke "zona bebas pengawasan" yang dikelola oleh institusi-institusi yang secara historis dekat dengan kekuasaan. Logikanya jadi terbalik: semakin dekat kamu dengan lingkaran kekuasaan, semakin longgar pula pengawasan atas uang negara yang kamu kelola. Ini bukan lagi soal celah, ini adalah desain yang sengaja dibuat untuk memuluskan jalan bagi para garong.

Ironi di Atas Piring: Antara "Bergizi" dan "Beracun"

Narasi keberhasilan Badan Gizi Nasional selalu digaungkan dengan angka-angka makro: jutaan penerima manfaat dan ribuan dapur beroperasi. Namun, apa yang sampai ke mulut anak-anak bangsa? Publik disuguhi fakta pahit yang tak terbantahkan. Sindiran "Makan Beracun Gratis" atau "Makan Belatung Gratis" bukan sekadar iseng warganet, melainkan refleksi dari kejadian nyata .

CELIOS mencatat hingga November 2025, sedikitnya 15.117 korban keracunan akibat MBG di berbagai wilayah . beberapa kejadian ditemukan belatung hidup menggeliat di antara lauk yang diterima, juga ada terjadi menu didominasi oleh ultra-processed food—roti pabrik, biskuit, dan daging olahan—yang justru memicu risiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas . Presiden boleh bicara soal tingkat keberhasilan 99,99 persen, tapi coba tanyakan pada 15.117 anak yang muntah-muntah dan orang tuanya yang ketakutan, apakah mereka merasa program ini berhasil? Ketika negara gagal menjamin keamanan pangan paling dasar, bicara soal indeks massa tubuh hanyalah omong kosong belaka.

Ketika Kekuasaan Alergi Kritik dan Butuh "Adab"

Yang paling menyedihkan dari seluruh episode ini adalah reaksi penguasa terhadap kritik. Ketika Ketua BEM UGM menyuarakan kegelisahan mahasiswa tentang tata kelola, alih-alih direspon dengan data perbaikan, ia malah diberi wejangan soal "etika" dan "adab" oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Di sekolah-sekolah, guru dan siswa yang berani memposting kritik tentang kualitas makanan menghadapi ancaman/intimidasi .

Inilah potret buram demokrasi kita. Kekuasaan butuh kedewasaan, tapi yang ditunjukkan adalah mentalitas "jangan kritik saya, hormati program Presiden". Program makan gratis telah berubah menjadi alat untuk melatih kepatuhan, bukan untuk menyehatkan generasi. Tujuan mulia dijadikan tameng untuk membungkam setiap suara yang mencoba meluruskan jalan. Para guru yang tugas utamanya mendidik, kini dipaksa menjadi pengawas dapur dan logistik, dengan beban kerja bertumpuk tanpa kompensasi jelas .

Analogi yang pas untuk MBG adalah piramida besar yang dibangun di atas pasir. Dari luar, struktur program ini tampak megah: dana Rp355 triliun, puluhan juta penerima, dan ribuan dapur. Namun fondasinya keropos. Secara hukum, ia inkonstitusional karena menggerus hak atas pendidikan. Secara tata kelola, ia dirancang dengan celah sistematis untuk korupsi dan konflik kepentingan. Secara teknis, ia gagal memberikan makanan layak dan malah banyak kejadian meracuni anak bangsa. Secara sosiologis, ia menciptakan budaya takut dan intimidasi.

Program Makan Bergizi Gratis tidak perlu diteruskan dalam formatnya yang sekarang. Ia harus dihentikan untuk dievaluasi total, diaudit dari hulu ke hilir, dan jika perlu, para arsitek kebijakan yang gagal ini harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai program yang lahir dari rahim niat baik ini, pada akhirnya hanya dikenang sebagai proyek kemewahan semu yang mengorbankan masa depan anak-anak demi kepentingan sesaat para elit.