JAKARTA, 10 Februari 2026, Indoindikator.com – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jakarta Timur melayangkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin. Kritik ini berpusat pada paradoks yang mengkhawatirkan: di tengah upaya penataan kota yang semakin estetis, ancaman polusi udara dari industri justru dibiarkan terus mencekik kesehatan warga.
Dalam catatan resmi yang dikeluarkan pada 9 Februari 2026, Mufty Arya Dwitama, Wakil Ketua Bidang Analisa Isu dan Kajian Strategis DPC GMNI Jakarta Timur, menyebut pendekatan kepemimpinan saat ini mirip dengan mentalitas "Mooi Indië" — sebuah konsep kolonial yang menitikberatkan keindahan permukaan sambil mengabaikan penderitaan di baliknya.
Kesenjangan antara Tampilan dan Realitas
Kawasan Jakarta Timur, rumah bagi pusat industri strategis seperti Pulogadung dan Cakung, telah lama menjadi episentrum polusi udara di DKI Jakarta. Data terbaru dari Badan Lingkungan Hidup DKI dan pemantauan independen menunjukkan, kontribusi emisi dari kawasan ini secara konsisten menyumbang pencemaran udara yang signifikan bagi ibu kota.
"Kami melihat adanya upaya yang gencar untuk mempercantik ruang publik, menata taman, dan menciptakan citra administratif yang rapi. Namun, semua estetika ini menjadi tidak berarti ketika warga justru kesulitan bernapas karena udara yang tercemar," tulis Mufty dalam pernyataannya. Ia menambahkan, pendekatan seperti ini hanya menciptakan ilusi kesejahteraan, sementara akar masalahnya, yaitu pengawasan industri yang lemah, tidak disentuh.
Bukti Kegagalan Pengawasan: Data dan Fakta di Lapangan
Kritik GMNI Jakarta Timur tidak hanya berdasar pada retorika, tetapi didukung oleh sejumlah fakta lapangan dan data publik yang mengungkap kegagalan pengawasan:
· Beban Emisi Industri yang Tak Terkendali: Kawasan Industri Pulogadung diakui sebagai salah satu kontributor utama polusi udara Jakarta. Meski regulasi mewajibkan pemasangan alat pemantau emisi berkelanjutan (Continuous Emission Monitoring System/CEMS), implementasi dan penegakannya di tingkat wilayah dinilai lamban dan tidak efektif. Koordinasi antara pihak kota dengan operator industri untuk memastikan kepatuhan dinilai masih bersifat formalitas.
· Kebocoran dari Sektor Logistik: Hasil operasi gabungan yang rutin dilakukan di kawasan industri, khususnya Cakung, terus-menerus menemukan puluhan kendaraan operasional dan angkutan barang milik perusahaan yang gagal uji emisi. Temuan ini mengindikasikan rendahnya pengawasan terhadap sumber polusi bergerak, yang sepenuhnya berada dalam ranah kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kota.
· Kualitas Udara yang Membahayakan Kesehatan: Pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di sejumlah titik di Jakarta Timur, seperti di dekat permukiman padat penduduk, masih sering mencatat kualitas udara dalam kategori "Tidak Sehat", terutama untuk kelompok sensitif. Risiko gangguan pernapasan jangka panjang seperti asma, ISPA, hingga penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) menjadi ancaman nyata bagi warga.
"Political Will": Kunci yang Hilang dalam Tata Kelola Polusi
GMNI Jakarta Timur menekankan bahwa persoalan mendasar terletak pada lemahnya political will atau kemauan politik dari pimpinan wilayah. Wali Kota Administrasi, meskipun bukan pembuat regulasi lingkungan tingkat nasional atau provinsi, memegang otoritas dan tanggung jawab penuh untuk mengoordinasikan pengawasan, menindak pelanggaran, dan merespons keluhan warga di wilayahnya.
"Political will itu harus terwujud dalam tindakan nyata: inspeksi mendadak ke pabrik, respons cepat terhadap laporan bau menyengat dari warga, kolaborasi tegas dengan DLH DKI untuk menertibkan pelanggar, dan transparansi data kualitas udara kepada publik," tegas Mufty. Tanpa kemauan politik yang kuat, fungsi pemerintahan hanya menjadi rutinitas administratif belaka, sementara industri terus mengotori udara tanpa konsekuensi.
Penutup: Kembali pada Hak Dasar Warga
Kritik ini ditutup dengan mengutip pesan Bung Karno tentang hakikat kepemimpinan yang sejati, yaitu keberpihakan nyata pada penderitaan rakyat. GMNI Jakarta Timur mendesak Pemkot Jakarta Timur untuk segera menggeser prioritas dari sekadar membangun citra estetis, kepada upaya konkret dan berani dalam mengawal industri dan melindungi kesehatan warga.
"Jakarta Timur membutuhkan kepemimpinan yang berani memastikan bahwa setiap napas warga adalah aman, bukan kepemimpinan yang sibuk mempercantik latar belakang untuk foto-foto kebanggaan," pungkas pernyataan tersebut. Tuntutan utama adalah audit dan pengetatan pengawasan emisi industri, penertiban kendaraan bermotor yang melanggar, serta transparansi data lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
Baca juga;
Besi Menonjol Sisa Galian PDAM Ancam Keselamatan Pengendara di Tangerang
